Transcript Industri hulu ketahanan pangan nuhfil2-Edited

INDUSTRI HULU
KETAHANAN PANGAN
Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR
Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria
Disampaikan dalam In House Training
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 2 Oktober 2012
1)
2)
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung
1
DAFTAR ISI PENYAJIAN
1. Keterkaitan input (benih/bibit, pupuk, obat2an, alat2
pertanian, lahan dll) terhadap ketahanan pangan
2. Peran strategis stakeholder termasuk Civil Society
Organization (CSO) dalam ketahanan pangan
sektor hulu
3. Efektifitas regulasi di sektor hulu
4. Sistem informasi Ketahanan pangan di sektor hulu
5. Ekonomi dan politik ketahanan pangan sektor hulu
2
Ketahanan Pangan Di Indonesia
Mencakup kestabilan harga
pangan dan aksesibilitas
pangan :
Antar waktu
Antar wilayah
Mencakup kestabilan dan kesinambungan
penyediaan pangan yang berasal dari:
Produksi dalam negeri
Ekspor-Impor, cadangan pangan
subsistem
ketersediaan
subsistem
distribusi
subsistem
konsumsi
Mencakup konsumsi Rumah Tangga dalam
Jumlah, keragaman, Mutu gizi/ nutrisi, dan
keamanan yang sesuai kebutuhan hidup sehat
3
I. Keterkaitan input (benih/bibit, pupuk,
obat2an, alat2 pertanian, lahan dll)
terhadap ketahanan pangan
4
Pemerintah harus mengutamakan Produksi Pangan
dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi
Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi
Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
1. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada
sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
2. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
3. mengembangkan sarana, dan teknologi untuk produksi,
penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan
Pangan;
4. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana
produksi Pangan
5. mengembangkan sarana dan prasarana produksi dan
penyimpanan Pangan;
6. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
7. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.
5
Sumberdaya untuk peningkatan
Produksi Pangan
1.Sumber daya manusia
2.Sumber daya alam ( jenis pangan, lahan, air)
3.Sarana produksi (benih, pupuk, pestisida,
alsintan)
4.Sumber pembiayaan
5.Ilmu pengetahuan dan teknologi
6.Prasarana pangan (jalan usahatani, irigasi)
7.Kelembagaan Pangan
6
1.Sumberdaya Petani :
1. Petani memiliki kebebasan menentukan pilihan
jenis tanaman (Pasal 6 dari UU No. 12/1992
Tentang : Sistem Budidaya Tanaman
2. Ciri ciri petani pangan :
(1) Lahan terbatas ( rata-rata 0.3 ha)
(2) Permodalan terbatas
(3) Pendidikan rendah
(4) Pendapatan rendah /miskin (58.8 %)
(4) Manajemen usahatani tradisional
(5) Akses terhadap teknologi dan pasar rendah
Memerlukan Perlindungan Petani : sedang dirancang
Undang-undangnya
7
2. Sumberdaya Alam




INDONESIA MERUPAKAN NEGARA YANG MEMILIKI
KEANEKARAGAMAN HAYATI YANG BESAR – NO. 2 DI DUNIA
SETELAH BRAZIL
800 SPESIES TUMBUHAN PANGAN
+ 1000 SPESIES TUMBUHAN MEDISINAL
RIBUAN SPESIES MICRO ALGAE
77 Jenis Sumber Karbohidrat
75 Jenis Sumber
Lemak/Minyak
26 Jenis Kacang-kacangan
389 Jenis Buah-buahan
228 Jenis Sayuran
40 Jenis Bahan Minuman
110 Jenis Rempah-rempah
dan Bumbu-bumbuan
8
KEDUDUKAN KOMODITAS PANGAN INDONESIA
9
Kondisi Penggunaan Tanah
Indonesia memiliki luas daratan 190,.923 Juta Ha, seluas 70,8 Juta atau 37,1 Persen telah
dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan budidaya seperti Sawah, pertanian lahan kering,
perkebunan, budidaya non pertanian(permukimam, industri,tambang dll) serta penggunaanpenggunaan tanah lainnya (ladang, semak,padang rumput dll). Seluas 120,2 juta Ha atau 62,9
persen masih berupa hutan (hutan lebat, sejenis, belukar dll).
Intensitas Penggunaan Tanah
90.00
80.00
Persen Penggunaan
70.00
60.00
50.00
Berdasarkan intensitas penggunaan tanah
untuk kegiatan budidaya, Pulau Jawa telah
mencapai 79,9 % ,disusul oleh Sumatera 46,7 %.
Sedangkan Papua mempunyai intensitas
penggunaan tanah terkecil yakni 20 %
40.00
Persentase masing-masing penggunaan tanah
30.00
20.00
10.00
0.00
Sumatera
Jawa dan
Bali
Kalimantan
Sulawesi
NT dan
Maluku
Papua
14%
Bila dilihat berdasarkan kelompok penggunaan
tanah, maka penggunaan tanah semak, padang
rumput, alang-alang, tanah tandus, rusak dan
perairan tambak (dikelompokkan dalam
penggunaan lain) menempati urutan terluas
kedua (13,9%) setelah Hutan, kemudian disusul
63%
oleh perkebunan ( 8,5 %) pertanian Lahan Kering
(7,8 % )dan Sawah (4,9%)
nuhfil hanani
2% 4%
8%
9%
Non Pertanian
Sawah
Lahan Kering
Perkebunan
Hutan
Lain-lain
10
10
( 4.8 % Indonesia)
nuhfil hanani
11
11
KONVERSI LAHAN SAWAH DI INDONESIA TAHUN
1999 – 2003 (HA)
luas sawah (ha)
% terhadap
luas baku
1999
Pengurangan
Penambahan
Net
konversi
Sumatera
2173117
235384
59650
-175734
-0,89
Bali dan NTT
597873
13789
8057
-5732
-0,96
Kalimantan
1066011
105030
30860
-74170
-6,96
Sulawesi
893974
35803
20237
-15566
-1,74
6005
2476
-3529
Pulau
Maluku &papua
lahan baku
sawah
Luar Jawa
4730975
396010
121278
-274732
-5,81
Jawa
3375381
167150
18024
-149126
-4,42
Indonesia
8106356
563159
139302
-423857
-5,23
Sumber: Profil Sektor Pertanian Indonesia. BPS. 2003
12
Permasalahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saat ini tingkat alih fungsí lahan pertanian ke non pertanian (perumahan,
perkantoran dll) di Indonesia diperkirakan 106.000 ha/5 th
Analisis RTRW oleh BPN tahun 2004 memperoleh indikasi bahwa di masa
datang akan terjadi perubahan lahan sawah beririgasi 3,1 juta hektar
untuk penggunaan non pertanian, dimana perubahan terbesar di pulau
Jawa-Bali seluas 1,6 juta hektar atau 49,2 % dari luas lahan sawah
beririgasi.
Terjadi ketimpangan pemilikan lahan terutama pada daerah perkebunan
Terjadi alih fungsi lahan hutan yang tidak terkendali khususnya untuk
sawit yang sering menimbulkan permasalahan sosial
Laju alih fungsi lahan pertanian yang tadinya dimiliki rakyat menjadi di
bawah penguasaan perusahaan asing mencapai 11,2 persen dalam lima
tahun terakhir. (WALHI, 2010)
Pengusahaan lahan oleh asing : 25 persen dari luas total lahan
perkebunan kelapa sawit nasional dikelola malaysia.
13
Kelestarian sumberdaya air.
1. Kondisi sumber air di Indonesia cukup memperihatinkan,
daerah tangkapan air yakni daerah aliran sungai (DAS) kondisi
lahannya sangat kritis akibat pembukaaan hutan yang tidak
terkendali. Defisit air di Jawa sudah terjadi sejak tahun 1995
dan terus bertambah hingga tahun 2000 telah mencapai 52,8
milyar m3 per tahun
2. Di Jawa dan banyak daerah lainnya luas hutan tinggal 15%
dari luas daratan (untuk kelestarian minimal 30 %), serta
banyakna dijumpai lahan kritis. Sejak 10 tahun terakhir terjadi
banjir dengan erosi hebat dan ancaman tanah longsor pada
musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada
musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka
tahun 2015 diperkirakan defisit air di Jawa akan mencapai
14,1 miliar m³ per tahun
3. Faktor Penyebab : pembukaan hutan lindung untuk
14
tangkapan air : untuk perumahan, lahan pertanian
3. Sarana produksi (benih, pupuk, pestisida, alsintan)
Benih :
1. Produsen benih Padi : dikuasai: Domestik Produksi benih padi
dari PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani
2. Produsen benih Jagung dan kedelai : dikuasaia asing : PT
Monsanto Indonesia, PT Pioner, PT Advanta Indonesia, PT
Bayer Indonesia, dan PT Dupont Indonesia
3. Benih Sayuran : dikuasai asing : PT East West Seed Indonesia,
PT Syngenta Indonesia, PT Takii Indonesia, PT
Monsanto/Seminis Indonesia, PT Marcopolo, PT Nunhems
Indonesia, PT Namdhari, PT Koreana Seed Indonesia, dan PT
Rijk Zwaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang benih
sayuran.
4. Petani yang menggunakan benih unggul dan bersertifikat
untuk padi hanya 56%. (2009), sedang untuk jagung lebih
tinggi (?) karena masalah daya beli
15
Pestisida. dominasi perusahaan asing dengan
beroperasinya Ciba Geigy dari Jepang, BASF dan Bayer
dari Jerman, serta Novartis dari Amerika Serikat yang
menguasai jalur distribusi, dan sebagian oleh BUMN
seperti petro Kimia
Pupuk : diakuasai BUMN : PT Petrokimia Gresik (PKG)
PT Pupuk Kujang (PKC), PT Pupuk Kalimantan Timur
(PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) PT. Pupuk
Sriwidjaja Palembang (PSP), PT Rekayasa Industri
(REKIND), PT Mega Eltra (ME) dan sebagian perusahaan
swasta Indonesia
Alsintan : umumnya impor
16
Sumber Pembiayaan
1. Sekitar 70 persen petani padi Indonesia terutama petani-petani gurem
2. Keberadaan kredit benar-benar dibutuhkan oleh petani untuk tujuan
produksinya
3. Bungan tinggi 14 % /tahun dan petani tidak punya agunan
4. Pada tahun 2011 kegiatan pemberdayaan dilaksanakan pada 1.033 LM3.
Pengembangan Usaha Agribisnis pedesaan (PUAP). Pada tahun 2011, dari
target 10.000 desa, kegiatan PUAP berhasil dilaksanakan di 9.096
Desa/Gapoktan.
17
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1. Lembaga penelitian pertanian di Indonesia
sebenarnya cukup banyak dan memadai tetapi
anggarannya sangat kecil
2. Beberapa Lembaga penelitian seperti : Balai
Penelitiah Gula (P3GI), Kopi dan Cacao (Puslit Koka),
Teh (PPTK), Sawit (PPKS) yang dulunya dibawah
BUMN telah menjadi swasta sehingga orentasi
komersial
3. Lembahnya koordinasi lembaga penelitian dengan
perguruan tinggi
4. Hasil penelitian tidak bersifat multi years dan
kurang dikekmbangannya
18
Prasarana pangan
(jalan usahatani, irigasi)
1.Sarana jalan usahatani sampai saat
ini tidak menjadi fokus pemerintah
2.Keadaan saluran irigasi yang rusak
diperkirakan 30% (2009)
19
Kelembagaan pangan
1. Saat ini yang kelembangan pangan tingkat nasional
berbentuk Badan setingkat Eselon I, sehingga tidak
mungkin mengkoordinasikan menteri menteri yang terkait.
Sehingga kemudian pada level kebijakan perannya “diambil
alih” ole Dewan ketahanan pangan yang bersifat
fungsionalyang diketuai oleh presiden
2. Belum mantapnya kelembagaan Ketahanan pangan (BKP) di
kab/kota karena banyak yang eselon 3 walaupun urusan
ketahanan termasuk urusan wajib
3. Belum mantapnya kelembagaan transfer tenologi pertanian
yakni lembaga penyuluhan walupun sudah ada undang –
undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
4. Belum mantap dan berfungsinya kelembagaan kelompok
tani dan gabungan kelompok tani
20
II. Peran strategis stakeholder
termasuk Civil Society
Organization (CSO) dalam
ketahanan pangan sektor hulu
21
Stake Holder Pemerintah
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pertanian
3. Kementerian Keuangan.;
4. Kementerian Perindustrian;
5. Kementerian Perdagangan;
6. Kementerian Kehutanan;
7. Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
8. Kementerian Perhubungan;
9. Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Kementerian Kesehatan;
11. Kementerian Pendidikan Nasional;
12. Kementerian Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
Peran startegis yang seharusnya
Pembagian urusan kewenangan, “mengeksekusi”
perda yang berkaiatan dengan pangan di daerah
Kebijakan operasional dan progam peningkatan
produksi pangan
Kebijakan perkreditan bagi petani
Kebijakan operasional dan program industri hulu
dan hilir pangan
Kebijakan operasional dan program perdagangan
pangan termasuk sarana produksi pangan
Alih fungsi lahan, kelesatraian hutan lindung untuk
sumber air
Kebijakan operasional dan progam peningkatan
produksi periukanan
Kebijakan operasional dan progam distribusi
pangan
Bendungan dan irigasi pertanian
Kebijakan operasional dan program Keamanan
pangan
Kebijakan operasional dan program SDM,
penelitian dan pengembangan inovasi pangan
Kebijakan operasional dan program pembinaan
koperasi pertanian pangan
22
Stake Holder Pemerintah
13. Kementerian Negara Riset dan
Teknologi;
14.Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;
15. Kementerian Negara Badan
Usaha Milik Negara;
16. Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
17. Kepala Badan Pusat Statistik;
18. Kepala Badan Pengawasan Obat
dan Makanan.
19. Badan Pertanahan Nasional
20. BULOG
Peran strategis yang seharusnya
Kebijakan operasional dan program penelitian
dan pengembangan inovasi pangan
Keterpaduan perencanaan pangan lintas
sector
Kebijakan operasional dan program
pengembangan usaha/industri hulu pangan
(benih, pupuk, pestisida dan alsintan)
Pengembangan usaha pangan di luar Jawa
Penyediaan data dan informasi
Pengamasan keamanan pangan
Perizinan lahan pangan
Distribusi dan cadangan pangan
23
Stake Holder Non Pemerintah
• Investor asing
• Kadin
• Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI)
• Assosiasi Petani komoditas
(contoh APTRI)
• Kontak Tani Nelayan Andalan
• Pengusaha/industri ( benih,
pupuk pestida, alsintan,
perkebunan)
• Himpunan Profesi ( PERHEPI,
PERAGI, HITI, Perhimpunan
Fitopatologi Indonesia, dll)
• LSM dalam pangan
Peran strategis yang seharusnya
Bisnis dalam (benih, pupuk, pestisida dan
alsintan)
Bisnis dan perdagangan pangan
Memproduksi pangan , advokasi petani,
menyuarakan aspirasi petani ke pemerintah
Memproduksi pangan , advokasi petani,
menyuarakan aspirasi petani ke pemerintah
Memproduksi pangan , advokasi petani,
menyuarakan aspirasi petani ke pemerintah
Memproduksi sarana produksi dan produksi
pangan
Memberikan masukan kebijakan pada
pemerintah
advokasi petani, menyuarakan aspirasi petani
ke pemerintah
24
III. Efektifitas regulasi di
sektor hulu
25
LANDASAN HUKUM KETAHANAN PANGAN SEKTOR HULU
1. Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria : Undang-undang No. 5 Tahun 1960
2. Sistem Budidaya Tanaman : Undang Undang Ri No. 12 Tahun 1992
3. Pangan : UU No. 7 Tahun 1996
4. Ketahanan Pangan : PP Nomor 68 Tahun 2002
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup : Undang Undang No. 23 Tahun 1997
6. Kehutanan : Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
7. Perlindungan Varietas Tanaman : Undang-undang No. 29 Tahun 2000
8. Perkebunan : Undang Undang No. 18 Tahun 2004
9. Perikanan: Undang Undang-Undang Ri No. 31 Tahun 2004
10.Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And
Agriculture : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006
11.Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan : Undang Udang
Nomor 16 Tahun 2006
12.Peternakan dan Kesehatan Hewan: Undang Undang No. 18 Tahun 2009
13.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan : Undang Undang Nomor
41 Tahun 2009
26
14.Hortikultura : Undang-undang Ri No 13 Tahun 2010
Komponen
ketahanan
pangan hulu
Pembatasan
pemilikan
Lahan pribadi
Efektifitas dan kasus
Acuan undang-undang
Tidak berjalan (banyak kasus Pasal 17. PERATURAN
pemilikan individu melebihi DASAR POKOK-POKOK
15 ha)
AGRARIA : UNDANGUNDANG NO. 5
TAHUN 1960
Pembatasan Tidak berjalan (banyak kasus Pasal 21 dan 30.
Hak milik dan perkebunan asing)
PERATURAN DASAR
hak guna
POKOK-POKOK
Usaha bagi
AGRARIA : UNDANGasing
UNDANG NO. 5
TAHUN 1960
Pembebasan Tidak efektif (kawasan hutan ?
lahan hutan
tangkap air banyak digunalindung untuk kan non hutan) sumbner air
27
fungsi lain
menjadi berkurang)
Konversi lahan
Benih
Pupuk
Pestisida
Pembiayaan
(Kredit )
Belum berjalan (Banyak konversi
lahan pertanian ke non pertanian)
RT RW kabupaten banyak dirubah
PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN : Undang
Undang NOMOR 41 TAHUN
2009
Benih impor padi hibrida tanpa
Pasal 12 . Sistem Budidaya
dilepas oleh pemerintah dan tanpa Tanaman : Undang Undang
sertifikasi
RI No. 12 Tahun 1992
Banyak usaha benih dari industri
??
asing (palawija dan hortilutra)
Sering terjadi kelangkaan pupuk
???
bersubsidi walaupun ditingkat
pabrik cukup (penyebab distribusi
pupuk diserahkan swasta
Banyak usaha pestisida dari
???
industri asing
Serapan kredit dari Bank oleh
???
petani petani rendah
Dana pengembangan Usaha
???
agribisnis (PUAP) padfa setiap desa
tidak jelas kriterianya (walaupun
28
petunjukknya jelas)
IV. Sistem informasi Ketahanan
pangan di sektor hulu
29
Sistem Informasi Ketahanan Pangan Sektor Hulu
1. Sistem informasi iklim ( masa hujan dan kemarau) dari BMKG
berjalan dengan baik
2. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( hanya berjalan pada
kabupaten/kota tertentu ( sebelum reformasi sangat baik)
3. Sistem kewaspadaan Organisme pengganggu Tanaman (OPT)
berjalan cukup baik
4. Sistem Informasi harga berjalan hanya pada komoditas padi
dan palawija
5. Sistem informasi pasar (tidak ada)
6. Sistem informasi inovasi teknologi kurang berjalan engan
baik karena kendala kelelmbagaan penyuluhan
30
V. Ekonomi dan politik
ketahanan pangan
sektor hulu
31
PRODUKSI PANGAN INDONESIA
Pangan Nabati
70,000
60,000
Ribu ton
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
2004
2005
2006
2007
2008
Ptbh (%/th)
Padi
Jagung
Kedelai
Kc
Tanah
54,088
54,151
54,455
57,157
60,326
2.306
11,225
12,524
11,609
13,288
14,854
6.465
723
808
748
593
724
0.001
837
836
838
789
772
-1.575
Ubi
Kayu
Ubi Jalar
Sayur
Buah2an
19,425
19,321
19,987
19,988
20,795
1.411
1,902
1,857
1,854
1,887
1,906
0.046
9,060
9,102
9,564
9,941
10,234
2.592
14,348
14,787
16,171
17,352
19,279
6.873
Minyak
Sawit
(CPO)
11,807
11,862
13,391
14,152
19,805
13.548
Gula
putih
2,052
2,393
3,350
2,401
2,542
4.780
32
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
y = 1E+06ln(x) + 6E+06
R² = 0.8171
2,000,000.00
0.00
400,000
350,000
250,000
200,000
y = 81254ln(x) + 43754
R² = 0.6808
50,000
0
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Padi
Jagung
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
100,000
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
14,000,000.00
Kedele
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
y = -2089.3x2 + 85065x + 296770
R² = 0.5064
200,000
0
Tebu
450,000
3,000,000.00
2,500,000.00
300,000
2,000,000.00
1,500,000.00
150,000
1,000,000.00
500,000.00
0.00
33
600,000
300,000
y = 116468ln(x) + 256949
R² = 0.817
100,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
y = -4789x + 1E+06
R² = 0.4086
400,000
200,000
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
200,000
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Kacang tanah
400,000
800,000
350,000
700,000
300,000
150,000
Ubi jalar
500,000
250,000
400,000
200,000
y = -5034.2x + 344964
R² = 0.8947
100,000
50,000
0
0
Ketela pohon
Trend Produksi pangan
nabati untuk padi dan
jagung konstan,
sedangkan komoditas
laiinya cenderung
menurun
0
34
PRODUKSI PANGAN INDONESIA (LANJ’)
ribu ton
Pangan hewani
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Ptbh (%/th)
Daging sapi
447.6
358.7
395.8
339.5
352.4
-4.25
Daging ayam
846.1
779.1
861.3
942.8
992.7
3.47
Telur
1107.411
1051.532
1204.416
1382.1
1484.6
6.81
Susu
549.945
535.962
616.549
567.7
574.4
0.89
Ikan
6119.731
6869.542
7394.96
7607.88
8107
6.49
35
500
1400
1200
1000
800
400
600
300
400
200
y = 29.914x - 82.444
R² = 0.9294
200
0
-100
2500
2000
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
-200
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Telur(000 ton)
susu(000 ton)
700
600
500
y = 17.289x - 54.415
R² = 0.9653
100
0
Daging
Trend Produksi pangan
hewani meningkat
1500
1000
y = 51.08x + 75.466
R² = 0.9674
0
36
37
POLITIK KETAHANAN
PANGAN SEKTOR HULU
1. Kebijakan dalam aspek produksi
2. Kebijakan dalam aspek Harga
3. Kebijakan dalan aspek perdagangan
4. Kebijakan dalam aspek peningkatan
nilai tambah
38
Kebijakan dalam aspek produksi
1. Perbaikanan teknologi
• Inovasi benih unggul
• Perbaikan teknologi usahatani (intensifikasi) (penggunaan
pupuk, pestisida, dll
2. Perbaikan sistem irigasi
• Perbaikan irigasi
• Pompanisasi
• Perkumpulan Petani Pemakaia Air
3. Kredit usahatani
• Subsidi bunga
• Peningkatan layanan kredit
4. Perluasan areal
Pencetakan lahan baru
Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
5. Kelembagaan petani dan penyuluhan
39
Kebijakan dalam aspek Harga
1. Kebijakan harga Input
• Subsidi harga benih
• Subsidi harga pupuk
• Subsidi harga pestida
2. Kebijakan harga ouput
• Kebijakan harga dasar ( floor Price) pada petani
• Kebijakan subsidi harga (price support) pada
petani
• Pajak pada konsumen
• Kebijakan harga maksimum (ceiling Price) untuk
melindungi konsumen
40
Kebijakan dalam aspek Perdagangan
1.Quota Impor (melindungi produsen)
2.Tarif ( pajak impor) (melindungi
produsen)
3.Subsidi ekspor (melindungi produsen)
4.Pajak Ekspor (melindungi konsumen)
5.Quota Ekpor (melindungi konsumen)
41
Kebijakan dalam aspek Nilai Tambah
1.Panangangan Pasca Penen
2.Pengolahan hasil
42
TERIMA KASIH
43