Oleh: Ahsanul Minan

Disampaikan dalam Training Jurnalisme Pengawasan Pemilu

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

LEGAL COMPLIANCE PELANGGARAN BUKAN PELANGGARAN Pidana Pemilu Sengketa Pemilu Administrasi Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sengketa Hasil Pemilu PELANGGARAN tidak terhadap UU Pemilu, tetapi berkaitan dengan proses pemilu SECURITY / CONFLICT Konflik antar Peserta Pemilu / antar pendukung (horizontal conflict) Konflik antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU / Pengawas) vertical conflict Konflik peserta pemilu/masyarakat dengan Pemerintah

PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI Daya rusak terhadap integritas pemilu (fairness, accountability) Daya rusak tatanan demokrasi dan good & cleand governance Manipulasi dana kampanye, manipulasi hasil penghitungan suara Pemasang an atribut Korupsi politik (bansos), abuse of power Kampany e pawai PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH Mengganggu keindahan kota Mengganggu ketentraman masyarakat Daya rusak terhadap moralitas bangsa Money politik, isu sara

Analisa Kerawanan Pemilu dapat dilakukan melalui pendekatan:  ANALISA AKTOR (analisa berbasis aktor yang berpotensi melakukan pelanggaran pemilu)   ANALISA MODUS (analisa berbasis modus pelanggaran pemilu) ANALISA DAMPAK (analisa berbasis ukuran dampak pelanggaran pemilu, baik terhadap integritas proses penyelenggaraan pemilu, integritas hasil pemilu, maupun terhadap kualitas kehidupan demokrasi)

        perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; penetapan Peserta Pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; masa Kampanye Pemilu; Masa Tenang;   pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil Pemilu; dan  pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012)

NO 01 02 03 04 05 TAHAPAN Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI 1. Keterlambatan Penetapan Peraturan KPU terkait Tahapan pemilu  hasilkan kekosongan hukum 2. Kesalahan pengaturan dalam peraturan KPU  hasilkan ketidakpastian hukum (misalnya sanksi pembredelan media dalam PKPU ttg Kampanye.

1. Keterlambatan pembentukan Pantarlih pemilih  berpotensi hasilkan keterlambatan pemutakhiran daftar 2. Penghilangan hak pilih 1. Sudah terlewati pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu penetapan Peserta Pemilu penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan 1. Sudah terlewati 1. Sudah terlewati ANCAMAN SANKSI

NO 06 TAHAPAN pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 07 08 masa Kampanye Pemilu Masa Tenang PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI 1. Manipulasi dukungan calon anggota DPD 2. Manipulasi persyaratan caleg DPR, DPD, atau DPRD • Pemalsuan ijazah • Pemalsuan surat keterangan sehat 1. Dana Kampanye: • Penyumbang fiktif • Memecah sumbangan • • Sumbangan dari pihak asing Tidak menyerahkan laporan dana kampanye 2. Politisasi birokrasi dan PNS/TNI/Polri dalam kampanye 3. Money politics dalam kampanye 4. Penyalahgunaan anggaran dan fasilitas Negara dalam kampanye 1. Money politic di masa tenang PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH

NO 09 10 11 TAHAPAN pemungutan dan penghitungan suara penetapan hasil Pemilu pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI 1. Manipulasi dalam penghitungan suara: • Pencurian suara parpol yang tidak lolos PT • Pencurian suara partai untuk dijadikan suara caleg • Pencurian suara antar caleg 1. Mengubah berita acara hasil penghitungan suara PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH Pasal 287 Pasal 312