Transcript Dokumen Tertentu

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK No PER-10/PJ/2010
TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA
DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2010
MATERI
1.
2.
3.
4.
2
Policy Statement
Dasar Hukum
Muatan Pasal
Tanggal berlaku
1. Policy Statement
Dalam rangka lebih memberikan kemudahan
dalam pelaksanaan pemungutan PPN &
PPnBM, Dirjen Pajak dapat menetapkan
dokumen
tertentu
yang
kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak, tanpa
mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU
PPN.
3
2. Dasar Hukum
Pasal 13 ayat (6) UU PPN:
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan
dokumen tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur Pajak.
4
3. Muatan Pasal
Dokumen Tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak:
a. PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh DJBC dan dilampiri invoice;
b. SPPB yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung
terigu;
c. PNBP yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan/atau
bukan BBM;
d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
e. Tiket, Airway Bill, atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan
jasa angkutan udara dalam negeri;
f.
Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa
kepelabuhanan;
g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;
new
h. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri invoice,
untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud;
i.
PIB dan dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh DJBC,
untuk impor Barang Kena Pajak; dan
j.
SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari
luar Daerah Pabean.
5
3. Muatan Pasal
 Keterangan Yang Harus ada dalam dokumen tertentu huruf a – h:
KEP522/2000
•
•
•
•
•
•
Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen
Nama dan alamat penerima dokumen
NPWP dalam hal penerima dokumen adalah WP dalam negeri
Jumlah satuan barang apabila ada
Dasar Pengenaan Pajak
Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
PER-10/2010
•
•
•
•
•
Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan
Nama pembeli BKP atau penerima JKP
Jumlah satuan barang apabila ada
Dasar Pengenaan Pajak
Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor
ALASAN
PERUBAHAN
a. Untuk memperjelas dan mempertegas keterangan berupa identitas
penerbit dokumen tertentu
b. Tidak semua dokumen mencantumkan alamat pembeli
c. NPWP pembeli hanya wajib dicantumkan apabila ingin dikreditkan
sebagai Pajak Masukan.
6
3. Muatan Pasal
 Ketentuan baru:
a. Dokumen tertentu huruf a – h memenuhi persyaratan formal
apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar, seluruh
keterangan yang diatur dalam PER Dirjen ini.
b. PKP yang membuat dokumen tertentu yang tidak memenuhi
persyaratan formal dikenai sanksi sesuai UU KUP.
Keterangan:
• Dokumen tertentu harus memenuhi ketentuan dalam PER
Dirjen ini, berbeda dengan ketentuan untuk Faktur Pajak
sbgmn diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN.
• Sanksi yang dimaksud adalah sanksi Pasal 14 (4) UU KUP.
Dengan demikian, PKP tidak dikenakan sanksi apabila tidak
mencantumkan nama pembeli.
7
3. Muatan Pasal
 Ketentuan baru:
Dokumen tertentu huruf i dan j (PIB dalam rangka impor
dan SSP dalam rangka pemanfaatan JKP/BKPTB dari luar
pabean) dibuat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Alasan:
Untuk mengecualikan dokumen tertentu ini dari kewajiban
memuat keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PER
Dirjen ini.
8
3. Muatan Pasal
 Ketentuan baru:
PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu merupakan Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi
persyaratan formal dan mencantumkan NPWP pembeli BKP,
penerima JKP, pihak yang melakukan impor BKP, atau pihak
yang memanfaatkan JKP dan/atau BKP tidak berwujud.
9
3. Muatan Pasal
 Ketentuan peralihan:
Pada saat PER Dirjen ini mulai berlaku, dokumen tertentu
yang telah terlanjur dicetak tetapi tidak memuat seluruh
keterangan dalam Pasal 2 PER Dirjen ini, tetap dapat
dipergunakan sampai habis dengan cara membubuhkan
keterangan yang diperlukan pada dokumen tersebut.
Alasan:
Memberikan kemudahan kepada PKP dalam masa transisi.
Contoh:
Tiket pesawat umumnya tidak mencantumkan nama, alamat, dan
NPWP perusahaan penerbangannya. Untuk itu, atas tiket yg telah
terlanjur dicetak, keterangan tsb dapat dibubuhkan kemudian.
10
3. Muatan Pasal
 Ketentuan Penutup
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-522/PJ./2000 tentang dokumen-dokumen tertentu
yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar stdd
KEP-312/PJ./2001, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
11
4. Tanggal berlaku
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai
berlaku pada tanggal 1 April 2010
12
SEKIAN
- END OF SLIDES -