Transcript (PNBP-PKH) adalah - Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan

Kebijakan
Penggunaan Kawasan Hutan
-Kewajiban Pemegang IPPKH
-Kriteria Areal terganggu yang harus direklamasi
DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
February 1999
March 2000
January 2002
May 2007
February 2008
DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
PP No. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP Yang Bersumber dari Kegiatan
Tertentu
PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP
PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan
Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku
pada Depertemen Kehutanan.
PP No. 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP
Yang Terutang
PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
PP No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBP
Yang Terutang
PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
KEPPRES No. 41 tahun 2001 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang
Berada di Kawasan Hutan
Permenhut No. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
Permenhut No 4/Menhut-II/2011, tentang Pedoman Reklamasi
Permenhut No. 63 tahun 2011 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan Kritis di
Sekitar DAS
Permenhut Nop. 56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Areal Terganggu dan Areal
Reklamasi Untuk Perhitungan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
Permenkeu No. 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Yang
Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan
Kehutanan.
Permenhut No. 18/Menhut-II/2011, tentang Pedoman Penggunaan Kawasan Hutan.
Pokok-pokok Pengaturan Terkait Keberlanjutan SDA
Pasal 38 UU 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan :
(1)
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan
produksi dan kawasan hutan lindung.
(2)
Penggunaan kawasan hutan sebagaimana
mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
(3)
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan
melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta
kelestarian lingkungan.
(4)
Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan
pola pertambangan terbuka.
(5)
Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis
dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
dapat
dilakukan
May 2007
May 2007
tanpa
February 2008
February 2008
Pokok-pokok Pengaturan ....
Pasal 5 Permenhut P.18/Menhut-II/2011
Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan
•
HP : dapat dilakukan penambangan terbuka dan bawah tanah
•
HL : dilarang penambangan terbuka, hanya untuk pertambangan
bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :
a) turunnya permukaan tanah;
b) berubahnya fungsi
permanen; dan
pokok
kawasan
hutan
secara
c) terjadinya kerusakan akuiver air tanah.
•
Ketentuan Tambang Bawah Tanah di HL diatur dengan Peraturan
Presiden.
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
BATASAN
LUAS
JANGKA
WAKTU
KELESTARIAN
LINGKUNGAN
5
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
Bentuk Pengendalian…
BATASAN LUAS
(Pasal 10)
• 10 %
• Luas IUPHHK HA/HT
• Luas HP Kabupaten
• Luas KPH
• Luas Kel. HL
JANGKA WAKTU
(Pasal 36)
• Sesuai dengan
perizinannya
• 20 tahun untuk sektor
yang tidak
memerlukan izin
• Untuk pertahanan
keamanan, Jalan
umum, Meterologi dan
geofisik selama
digunakan
• Dievaluasi setiap 5
tahun
KELESTARIAN
LINGKUNGAN
• Syarat administrasi
(Pasal 13)
• (Surat permohonan +
peta, izin,
rekomendasi,
pernyataan)
• Syarat Teknis
(Pasal 14)
• (rencana kerja+peta,
citra resolusi sangat
tinggi, AMDAL, Pertek
minerba)
6
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
Bentuk Izin PPKH
(Pasal 7)
A. Izin PPKH dengan kompensasi:
1. Kompensasi Lahan pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan < 30 % :
a. Non komersil : ratio paling sedikit 1 : 1 ditambah dengan luas rencana areal
terganggu dengan kategori L3
b. Komersil
: ratio paling sedikit 1 : 2 ditambah dengan luas rencana areal
terganggu dengan kategori L3
c. Jika realisasi L3 lebih luas dari rencana L3, maka luas kompensasi ditambah
dengan luas perbedaan dari selisih antara rencana L3 dengan realisasi L3
2. Kompensasi membayar PNBP-PKH dan melakukan penanaman pada
provinsi dengan luas Kawasan Hutan > 30 %
a. Non Komersil
: ratio penanaman 1 : 1
b. Komersil
: ratio penamanan paling sedikit 1 : 1 ditambah
dengan luas rencana areal terganggu dengan
kategori L3
B. Izin PPKH tanpa kompensasi:
Izin PPKH tanpa kompensasi diberikan untuk kegiatan survey/ eksplorasi dan untuk
kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, sarana
meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
7
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
Kewajiban Pemegang Izin PPKH
(Pasal 26)
1. Melakukan reboisasi Lahan Kompensasi (bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban
menyediakan lahan kompensasi)
2. Membayar PNBP PKH dan melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;
3. Melakukan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan
tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH;
4. Membayar ganti rugi nilai tegakan hutan tanaman, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
Dana Reboisasi (DR) dan biaya investasi lainnya
5. Melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan
6. Melaksanakan perlindungan hutan;
7. Mengamankan kawasan hutan konservasi (HK) dan hutan lindung (HL) dalam hal areal
IPPKH berbatasan dengan HK dan HL;
8. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan pada saat melakukan monitoring dan
evaluasi di lapangan;
9. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan
10. Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau pemegang
izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
11. Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban selambat-lambatnya 100 (seratus)
hari kerja setelah diterbitkan keputusan IPPKH;
12. Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai
penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai.
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
Hapusnya Persetujuan Prinsip/Izin PPKH
(Pasal 41 – 43)
•
Jangka waktu berakhir;
•
Dicabut oleh Menteri;
•
Diserahkan kembali oleh pemegang izin;
•
Kawasan hutan yang dipinjam pakai berubah peruntukan menjadi bukan
kawasan hutan atau berubah fungsi menjadi fungsi hutan yang
penggunaannya dilarang;
•
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/ Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi (IUP-Operasi Produksi) atau perizinan
lainnya dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya.
Hapusnya izin tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk menyelesaikan
semua kewajiban:
a.
Membayar PNBP-PKH;
b.
Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS;
c.
Melakukan reklamasi dan/atau reboisasi pada areal IPPKH yang sudah tidak
digunakan lagi;
d.
Membayar Penggantian nilai tegakan, PSDH dan DR;
e.
Melaksanakan
kewajiban lain
yang ditetapkan
dalam IPPKH.
February 1999
March 2000
January 2002
February 1999
March 2000
January 2002
9
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
SANKSI
(Pasal 44)
• Setiap Pemegang IPPKH yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 26,
Pasal 27 dan/atau Pasal 28 atau melanggar Pasal
29 ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menteri;
• Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
dikenakan setelah diberikan peringatan 3 (tiga)
kali secara berturut-turut masing-masing untuk
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
10
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
PNBP-PKH
 Salah Satu Kewajiban Pemegang IPPKH adalah membayar PNBP-PKH
 Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBPPKH) adalah : Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh
persen).
Luas kawasan hutan lebih dari 30% adalah luas kawasan hutan suatu
propinsi yang berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan tentang
penunjukan kawasan hutan luasnya lebih dari 30% dari luas daratan.
Propinsi dengan luas kawasan hutan < 30% dari luas daratan adalah :
◦ Seluruh Propinsi di Pulau Jawa
◦ Propinsi Lampung
◦ Propinsi Bali
11
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
PEMBAYARAN PNBP-PKH BERDASARKAN PADA BASELINE
(RENCANA PKH – RENCANA AREAL TERGANGGU)
 PNBP Penggunaan kawasan hutan dikenakan kepada pemegang IPPKH
atau disebut WAJIB BAYAR dengan berdasarkan pada baseline rencana
penggunaan kawasan hutan/Rencana areal terganggu dan perubahan
luas penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori L1, L2, L3
 Baseline luas L1, luas L2, dan Luas L3 disusun oleh pemegang IPPKH sesuai formulir
PNBP-1 dan disampaikan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Direktur Jenderal
/instansi terkait selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbitnya IPPKH
 Penyusunan baseline dan perkembangan/Rencana obyek penggunaan kawasan hutan
mengacu pada design tambang (mine design) atau rencana kerja di bidangnya dan
atau; peta lampiran izin pinjam pakai kawasan hutan dan atau; rencana kerja
anggaran biaya (RKAB) dan atau; Rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan
(RKTTL) dan atau AMDAL atau UKL dan UPL dan atau; survey lapangan
12
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
FORMULA PENGHITUNGAN
PNBP = (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) +(L3 x 2 x tarif ) Rp/tahun
Dimana: L adalah area terganggu dengan kriteria sebagai berikut:
L1
= area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana
penunjang yang bersifat permanen
L2
= area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang
secara teknis dapat dilakukan reklamasi
L3
= area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang
secara teknis tidak dapat ditutup/ditimbun/dilakukan reklamasi
L1, L2, L3 merupakan rancangan yang disusun sebelumnya oleh pimpinan pemegang IPPKH
yang dituangkan dalam baseline
13
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
L1
-
Bukaan tambang aktif
Pabrik
Washing Plant
Kolam Tailing
Bengkel
Tockpile
Tempat penimbunan slag
Pelabuhan/ dermaga
Jalan
Kantor
Perumahan Karyawan
Sarana Pengolahan
Instalasi penunjang
Tempat penyimpanan
*Obyek pinjam pakai kawasan hutan lainnya:
- Religi
- Pertahanan keamanan
- Migas
- Panas Bumi
- Jaringan telekomunikasi
- Repiter
- Ketenagalistrikan
- Saluran air,
- Jalan Tol
- Jalan/rel Kereta api
- Stasiun Pemancar Radio & TV
L2




Timbunan Tanah Pucuk
Timbunan material tanah
penutup (Waste dump)
Kolam sedimen
Bukaan Tambang
Selesai (Mined Out)
L3
Bukaan tambang yang
secara teknis tidak dapat
ditutup/ ditimbun kembali
14
Sumber: Permenhut P.56/Menhut-II/2008
DASAR PERHITUNGAN PNBP ADALAH BASELINE
• Baseline luas L1, luas L2 dan luas L3
– sesuai formulir PNBP-1 pada Lampiran 1
– selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak
terbitnya izin PPKH
– Revisi Baseline diperbolehkan 1 (satu) kali semasa
IPPKH tetapi penyusunannya tetap mengacu pada
Permenhut P.56/Menhut-II/2008 Pasal 4
– Revisi baseline harus mendapat persetujuan dari
Dirjen Planologi Kehutanan atas nama Menteri
Kehutanan
Sumber: PP No. 2 Tahun 2008
JENIS DAN TARIF PNBP
Jenis PNBP
1.
2.
3.
4.
Satuan
Tarif
a. hutan lindung *
Ha /tahun
Rp3.000.000,00
b. hutan produksi
Ha /tahun
Rp2.400.000,00
a. hutan lindung *
Ha /tahun
Rp2.250.000,00
b. hutan produksi
Ha /tahun
Rp1.800.000,00
a. hutan lindung
Ha /tahun
Rp2.250.000,00
b. hutan produksi
Ha /tahun
Rp1.800.000,00
a. hutan lindung
Ha /tahun
Rp1.500.000,00
b. hutan produksi
Ha /tahun
Rp1.200.000,00
Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka
yang bergerak secara horizontal (tambang terbuka
horizontal)
Penggunaan kawasan hutan untuk tambang terbuka
yang bergerak secara vertikal
Penggunaan kawasan hutan untuk tambang bawah
tanah
Penggunaan kawasan hutan untuk migas, panas
bumi,jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi,
stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi,
ketenagalistrikan,instalasi teknologi energi terbarukan,
instalasi air, dan jalan tol
* Hanya berlaku bagi perusahaan Tambang sesuai Keppres 41/2004
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN PNBP PKH
•
PNBP-PKH dihitung dan disetor secara sendiri (Self Assessment) oleh Wajib Bayar
berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan (Form PNBP-1) pada masingmasing kategori L1, L2, L3 yang disusun oleh Wajib Bayar; PNBP dibayarkan di awal
pada jatuh tempo.
•
Jatuh Tempo Penyetoran:
a. Tahun Pertama: Paling lambat 90 hari sejak terbitnya SK IPPKH dari Menteri
Kehutanan;
b. Tahun Kedua dan seterusnya: Setiap tanggal terbitnya SK IPPKH dari Menteri
Kehutanan
•
Baseline merupakan rencana PKH, Jadi pembayaran PNBP berdasarkan rencana, dan
bukan menunggu realisasi PKH. Jika penggunaan kawasan hutan melebihi rencana
yang telah dibayarkan, maka areal yang digunakan yang belum dibayar , harus segera
dilunasi dihitung sejak awal jatuh tempo. Jika Penggunaan kawasan hutan kurang dari
rencana yg telah dibayarkan, maka tidak ada klaim kelebihan pembayaran.
•
Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP-3, PNBP PKH disetor oleh wajib bayar
dengan menggunakan Formulir PNBP-4 yaitu Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke
Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode
MAP : 421441
17
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
Penagihan, Pemungutan dan Penyetoran
kepada Wajib Bayar
menagih
IPPKH dicabut
Wajib Bayar
KEMENHUT
Surat Tagihan Pertama
1 bulan
1 bulan
Surat Peringatan Ketiga
1 bulan
Surat Tagihan Kedua
Surat Peringatan Kedua
1 bulan
1 bulan
Surat Tagihan Ketiga
Surat Peringatan Pertama
1 bulan
Surat Penyerahan Tagihan
kepada Instansi yang
mengurus Piutang Negara
REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK PERHITUNGAN PNBP
•
Upaya maksimal untuk mencapai kondisi
awal menuju ekosistem hutan.
•
Untuk bidang pertambangan, reklamasi
dilakukan sesuai dengan rencana
reklamasi yang tertuang dalam rencana
kerja tahunan teknis dan lingkungan
19
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
PENILAIAN KEBERHASILAN REVEGETASI DALAM RANGKA
REKLAMASI UNTUK PERHITUNGAN PNBP
(Permenhut P.56/Menhut-II/2008 Pasal 8)
Dilakukan pada Tahun Ke-3 sesudah Penanaman, dengan ketentuan :
–
–
–
Persentase keberhasilan minimal 80 % dari jumlah tanaman hutan yang ditanam
dengan jarak tanam 4 x 4 meter atau lebih rapat;
Persentase tanaman sehat minimal 80 %;
Penilaian dengan cara sensus
Dilakukan Oleh :
•
•
•
untuk bidang pertambangan, dikoordinir oleh BPKH, dengan mengikutsertakan
unsur-unsur BP DAS, BP2HP, Dept ESDM)/Dinas provinsi yang membidangi
pertambangan dan dituangkan dalam berita acara;
untuk bidang di luar pertambangan oleh BPKH, dengan mengikutsertakan BP
DAS dan BP2HP serta dituangkan dalam berita acara
Dalam hal pada baseline, L1 dan L2 yang menurut pemegang izin PPKH tidak
dimungkinkan dilakukan reklamasi dan revegetasi, maka lokasi tersebut
dilakukan verifikasi
20
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
PENILAIAN KEPATUHAN PEMBAYARAN DANA PNBP PKH
(Permenhut P.56/Menhut-II/2008 Pasal 9)
Verifikasi dilakukan terhadap :
– Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, L3
– Kebenaran atas jumlah pembayaran dana PNBP PKH
– Ketepatan waktu pembayaran dana PNBP PKH
Dikoordinasikan oleh BPKH dengan beranggotakan :
– Untuk bidang pertambangan: BP DAS, BP2HP dan Departemen ESDM/
Dinas provinsi yang membidangi pertambangan;
– Untuk bidang di luar pertambangan: BP DAS dan BP2HP
• Dituangkan dalam Berita Acara
• Dilakukan secara uji petik
• Hasil dari verifikasi untuk rekomendasi :
– Dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku;
– Pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
• Biaya operasional verifikasi dibebankan kepada PNBP PKH
21
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
SANKSI ADMINISTRASI
1. Keterlambatan penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan
denda administrasi 2% per bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan
untuk maksimal 24 bulan. (Pasal 3 Ayat 6 Permenkeu No. 91 Tahun 2009);
2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekurangan penyetoran
PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, wajib bayar wajib menyetor kekurangan
dimaksud secepatnya ke Kas Negara ditambah dengan sanksi denda
administrasi sebesar 2 % per bulan untuk paling lama 24 bulan, dari jumlah
kekurangan tersebut. (Pasal 5 Ayat 4 Permenkeu No. 91 Tahun 2009);
3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan akan dicabut oleh pemberi izin sebagai
sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin apabila menyalahi ketentuan
yang tercantum dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Termasuk
Pembayaran PNBP-PKH). (Pasal 44 Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011);
setelah melalui peringatan sampai 3 kali dengan selang 1 bulan
22
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
SANKSI PIDANA & DENDA
1. Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
bahwa Wajib Bayar yang karena kealpaannya:
a. Tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, atau:
b. Menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.
Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Terutang;
2. Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
bahwa Wajib Bayar yang terbukti dengan sengaja:
a. Tidak membayar, tidak menyetor dan/atau tidak melaporkan jumlah PNBP yang
Terutang;
b. Tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, atau:
c. Menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.
Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Terutang;
23
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008
February 1999
February 1999
March 2000
March 2000
January 2002
January 2002
May 2007
May 2007
February 2008
February 2008